7 Kendala Salurkan BLT Sokongan Desa, Termasuk Kondisi Geografis Daerah

Merdeka. com – Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Primitif dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Luthfy Latief mencatat, setidaknya ada tujuh kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Pertama, dukuh perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap APBDesa atas munculnya PMK NO 222 Tahun 2020.

“Kedua, belum diterapkannya Peraturan Lurah tentang Daftar Keluarga Penyambut Manfaat BLT Dana Daerah. Tentunya masih ada laun dalam musyawarah desa untuk penentuan KPM, ” terangnya dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Kampung, Jumat (28/5).

Ketiga, adanya sejumlah lurah yang belum definitive. Dengan begitu, perlu adanya penyesuaian bagi pejabat kepala desa tersebut.

“Karena mereka merasa ragu untuk melakukan penandatanganan dan penetapan. Sehingga membutuhkan waktu buat penyesuaian, ” jelasnya.

Keempat, penyaluran BLT yang tidak bisa dibayarkan sekaligus (akumulasi beberapa kamar dibayarkan dalam satu waktu). Kelima, penyesuaian antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data jaring tentara sosial lainnya dengan bahan KPM BLT-DD.

Keenam, banyak desa dengan memiliki kondisi geografis sulit dan susah dijangkau. Kejadian tersebut membuat proses penyaluran BLT-DD menjadi terhambat sebab jadwal yang ditetapkan.

“Tarulah, misalnya kira-kira desa di Papua, pada Maluku, ini yang memerlukan waktu (penyaluran) cukup periode, ” contohnya.

Ketujuh, proses perekaman dengan harus dilaksanakan setiap bulannya. Ketentuan ini sebagai salah satu prasyarat utama pra pencarian BLT-DD. [idr]