Demokrat Heran Yusril Berubah Perilaku Soal AD/ART Partai Sudah Bertemu Moeldoko

Merdeka. com kepala Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengingatkan jasa Partai Bulan Bintang (PBB) turut mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menjelma presiden pada Pilpres 2024.

Andi Arief mempertanyakan perubahan sikap Yusril terhadap AD/ART Partai Demokrat. Ia juga heran jalan Yusril memberikan bantuan dasar bagi kubu Moeldoko untuk judicial review di Mahkamah Agung.

Andi sebelumnya mengungkit ketika Demokrat memberikan dukungan kepada anak Yusril, Yuri Kemal untuk maju di Pilkada Belitung Timur tahun 2020.

“Pilkada 2020 pendapat sah, tapi setelah bertemu KSP Moeldoko 2021 kok berubah malah menggugat, ” kata Andi dikutip lantaran akun Twitternya @Andiarief_ Sabtu (25/9).

Yusril menjadi pengacara Demokrat pertahanan Moeldoko untuk menguji keputusan Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Demokrat kubu AHY.

Menurutnya, AD/ART parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan Menkum HAM, maka Termohon di perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat Menteri Hukum & HAM.

“Langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan peristiwa baru dalam hukum Nusantara. Keduanya mendalilkan bahwa Majelis hukum Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Peraturan Partai Politik. Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan wujud pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan secara UUD 1945, maka institusi apa yang berwenang buat menguji dan membatalkannya?, ” kata Yusril dalam informasi tertulis, Kamis (23/9/2021).

Yusril menyebut, Majelis hukum Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak mampu diselesaikan Mahkamah Partai. Selain itu, kata dia, PTUN juga tidak berwenang mempertimbangkan karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

“Karena itu beta menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan serta dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid. Kalau harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sebati dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia diciptakan atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang dikasih oleh undang-undang, ” terangnya. [lia]