Dilaporkan ke Dewas, Indriyanto Maklumi Kekecewaan 75 Pegawai KPK

Mandiri. com – Anggota Dewan Pengelola Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Indriyanto Seno Adji menghormati pelaporan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK. Para pegawai KPK melaporkan Indriyanto ke Dewas KPK, Senin (17/5).

“Secara pribadi, wajar selalu dan saya memaklumi keterangan kekecewaan tersebut. Saya menghormati laporan tersebut, ” ujar Indriyanto saat dikonfirmasi, Senin (17/5).

Personel KPK melaporkan Indriyanto lantaran dianggap tak menjalankan fungsinya sebagai Dewas. Indriyanto dinilai sudah berpihak pada arahan KPK terkait polemik buatan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Indriyanto hadir dalam konferensi pers pengumuman buatan TWK yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021.

Sebagai pihak terlapor, Indriyanto mengaku belum mengetahui secara detil isi laporan terhadap dirinya. Namun, Indriyanto berpandangan pelaporan hanya sebatas persoalan perbedaan pendapat mengenai legitimasi Surat Keputusan Pimpinan KPK menghantam hasil TWK.

“Ini hanya persoalan pendirian pro kontra legitimasi SK Keputusan Pimpinan saja. Dengan pribadi, pendapat hukum beta untuk meluruskan dan menghindari adanya misleading conclusion pada masyarakat terhadap eksistensi & integritas lembaga KPK sekadar, ” kata Indriyanto.

Diberitakan sebelumnya, bagian Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji dilaporkan sebab 75 pegawai KPK nonaktif ke Dewan Pengawas. Indriyanto diduga telah melakukan pelanggaran etik sebagai anggota Dewas, berupa turut serta pada kegiatan operasional.

“Ketika Dewan Pengawas melakukan hal yang sifatnya operasional contohnya ikut dalam konvensi pers yang itu dilakukan oleh Profesor Indriyanto Seno Adji bersama dengan kepala KPK Firli Bahuri, itu kami lihat sebagai permasalahan, ” ucap Novel Baswedan, penyidik senior KPK, Senin (17/5).

Roman berujar, keikutsertaan Indriyanto pada konferensi pers bersama Firli Bahuri mengindikasikan adanya keberpihakan Dewan Pengawas. Padahal, tegasnya, posisi Dewan Pengawas wajib bersifat profesional dengan tidak terlibat urusan operasional.

Sikap memihak yang lain yang diduga dilakukan Indriyanto adalah mengeluarkan pernyataan terkait Surat Keputusan (SK) Kepala KPK Firli Bahuri. SK tersebut menyatakan menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dari 75 nama, ada Novel Baswedan.

“Belum juga melakukan telaah atas dokumen terkait secara data-data atau laporan-laporan yang lain tiba-tiba memberikan pendapat ke publik seolah-olah tindakan atau SK yang ditandatangani sebab Pak Firli Bahuri seolah-olah benar padahal itu dilakukannya dengan sepihak, ” jelasnya.

“Ketika hal itu terjadi tentu tersebut sudah nampak sekali aksi yang melanggar profesionalisme, ” sambung Novel.

Ia mengingatkan kembali Indriyanto Seno Adji tentang kegiatan dari Dewan Pengawas KPK yaitu mengawasi Pimpinan dan Pegawai KPK.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [noe]