DPR Beri Catatan Atas Kemampuan Pengelolaan Anggaran dan Kesibukan di Kemenkeu

Merdeka. com semrawut Bagian Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin memberikan pesan atas kinerja pengelolaan anggaran dan kegiatan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan mengomentari pemaparan Kemenkeu terkait pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp43, 19 triliun, termasuk alokasi anggaran untuk Institusi Layanan Umum di bawah Kemenkeu dalam rapat kegiatan Komisi XI dengan Kemenkeu, Kamis (10/6).

Catatan pertama, efisiensi honorarium birokrasi yang dilakukan Kemenkeu perlu menjadi contoh bagi kementerian lainnya. Dari dengan sebelum periode pandemi, biaya birokrasi mencapai sekitar Rp1, 97 triliun, kemudian menyusut drastis hingga 63 tip menjadi hanya sekitar Rp720 miliar.

“Jika Kemenkeu bisa melakukan keefisienan mencapai sekitar Rp1, 25 triliun, tentu Kementerian/Lembaga (K/L) lain perlu didorong kejadian yang sama. Dengan begitu penghematan yang dihasilkan dapat lebih besar lagi, ” urai Puteri.

Puteri juga menyoroti capaian kinerja Kemenkeu yang diukur dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang mengalami kemerosotan menjadi 4, 36 pada tahun 2020. Padahal capaian indikator tersebut pada tahun 2019 mencapai 4, 56.

“Kemenkeu mempunyai target besar untuk memajukan rasio perpajakan tahun aliran. Di mana, keberhasilannya tidak terlepas dari kepatuhan & dukungan publik. Sehingga, kemampuan pelayanan publik Kemenkeu serupa menjadi komponen penting untuk keberhasilan berbagai kebijakan fiskal yang ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja indikator kegembiraan pengguna layanan ini perlu semakin ditingkatkan pula, ” tutur Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendorong Kementerian Keuangan buat dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kemarin, Besar LKPP sendiri menyampaikan bahwa nilai belanja pengadaan di tingkat K/L yang membawabawa UMKM hanya sekitar 11 persen. Nilai ini masih sangat rendah sekali, apalagi jika mengingat belanja pemerintah juga memiliki andil yang besar dalam mendorong pergerakan ekonomi. Harapannya, belanja pengadaan ini menjadi penyelamat atas daya tahan UMKM dengan masih lemah, ” tegas Puteri.

Tak hanya itu, politikus Kelompok Golkar ini menilai tata program beasiswa oleh Awak Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu terus dievaluasi, khususnya buat memastikan kontribusi alumni penerima beasiswa terhadap pembangunan nasional.

“Saya taksir penting untuk mulai menggambarkan masa depan atau kelanjutan dari program beasiswa yang dikelola LPDP agar mampu lebih berkontribusi langsung di pembangunan nasional. Khususnya, secara menyediakan fasilitas channeling atau pengembangan profesi bagi penyambut beasiswa untuk berkarir dalam lembaga negara atau acceleration program untuk mendukung startup yang mereka bentuk, misalnya, ” tutup Puteri. [hrs]