DPR Sebut Penggugat Jabatan Ex-Officio BP Batam Tidak Mengindahkan Presiden

Merdeka. com – Politisi Kelompok NasDem Willy Aditya turut menyoroti usulan pencabutan bagian ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam. Baginya, usulan tersebut jadi tindakan yang tidak menghargai Presiden Jokowi .

“Ya, gimana tidak, belum teristimewa dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa. Real ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam, ” kata Willy pada Jakarta , Rabu (12/5).

Willy melanjutkan, upaya agregasi kepentingan ini sudah berlaku lama dan penuh lika-liku. Dan ketika Jokowi berharta melakukannya, malah digugat serta disebut macam-macam.

Bagi anggota Komisi XI DPR RI ini, aksi tersebut sebagai sikap dengan tidak patut. Menurutnya, padat sekali kepentingan politik pada balik usulan tersebut ketimbang alasan-alasan yang berdasar.

Alasannya, menurut Willy cukup banyak. Pertama, agregasi ini belum genap besar tahun. Kedua, Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kinerja BP Batam.

“Bagaimana mungkin penyatuan jabatan yang belum genap berusia perut tahun dan selama mulia tahun ini Indonesia berperang dengan pandemi, digugat & disebut belum memiliki konsekuensi apa-apa? Bagi saya itu enggak make sense, ” ucapnya.

Ketiga, penyatuan jabatan ini adalah transisi menuju terbentuknya Zona Perdagangan Bebas dan Pangkalan Bebas (KPBPB) pada 2024 nanti yang melibatkan Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah melalui PP No. 41 Tahun 2021 sudah menetapkan ini. Oleh karena tersebut, tidak berdasar jika ada usulan agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam ini dicabut.

“Apa kalau dicabut langsung selesai juga persoalan? Kan tak! Lebih ruwet, iya! ” tegasnya.

Perjuangan Panjang

Keempat, Willy meneruskan, jika pun disebut belum ada aturan turunan menuju penggabungan ketiga kawasan KPBPB maka solusinya bukan penghapusan jabatan ex-officio. Sebab penghimpunan adalah satu hal, & aturan turunan adalah situasi lain.

“Ongkoh ingin cepat proses fusi kawasan BBK, tetapi BP Batamnya tidak disupport. Jika ingin cepat kan sepantasnya BP Batamnya disupport melalui evaluasi dan masukan, bukan malah meributkan jabatan ex-officio, ” imbuhnya.

Kelima, akibat Covid-19 ekonomi di Kepri mengalami perlambatan. Bagi Willy, solusinya bukanlah mencabut jabatan ex-officio. Situasi semacam itu adalah bentuk kesalahan berpikir. Ketimbang mengusulkan dicabutnya jabatan ex-officio, hendak lebih bagus jika kemampuan BP Batam didukung sebati perang masing-masing.

Keenam, penyatuan dualisme relevansi di Batam adalah perjuangan panjang. Oleh karena tersebut, jangan korbankan hasil perjuangan panjang ini dengan jalan berpikir yang picik serta simplistis seolah-olah jika dicabut maka akan selesai masalah yang ada.

Ketujuh, DPRD adalah periode dari pemerintahan daerah yang selevel. Menjadi aneh ketika DPRD Kepri meributkan urusan yang terkait Pemkot Batam dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Buat saya ini janggal serta aneh, ” tutupnya.

Sumber: Liputan6. com [rhm]