DPR Ungkap Dugaan Penyebab Mandeknya Aliran Bansos dari Sejumlah Bank BUMN

Merdeka. com kepala Bagian Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengungkap terkaan penyebab mandeknya aliran sedekah bantuan sosial (bansos) oleh sejumlah bank BUMN.

Menurut informasi dengan ia terima, hal tersebut disebabkan adanya surat lantaran Kementerian Sosial (Kemensos) dengan memerintahkan sejumlah bank terpaut untuk memblokir rekening penyambut bansos akibat data penerima yang belum tuntas.

“Kita perlu jujur ya, sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra secara Bank BUMN atau Himbara, kami mendapatkan informasi bahwa ada surat blokir dengan dikirimkan oleh Direktur Departemen Sosial kepada bank-bank Himbara meminta untuk bantuan itu diblokir sementara, dalam buram pemenuhan data, ” kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Andre lantas menanggapi viralnya aksi Mensos Tri Rismaharini yang meluapkan emosinya terhadap para petugas bank Himbara tersebut. Padahal, Andre meyakini, mereka bukannya tidak mau melakukan pengiriman dana bansos, namun hal itu terblokir sementara akibat perintah dibanding jajaran Risma sendiri.

“Saya ingin membaca, tidak ada maksud bank BUMN untuk mempersulit klasifikasi bansos. Karena apa? Dibanding awal BUMN kita sudah dapat perintah yang jelas dari presiden dan gajah BUMN untuk bekerja berlelah-lelah membantu pemerintah untuk menyerbu pandemi. Nah, ternyata Bu Risma melakukan protes pada lapangan, padahal bank tidak bisa transfer karena perintah dari Kemensos. Ada surat permintaan blokir, ” terang Andre.

Andre melanjutkan, usai video jiwa Risma viral, di malam harinya Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rahmat Koesnadi mengirimkan surat baru ke bank untuk membuka membekukan rekening penerima bansos. Sebab fakta itu, sambung Andre, sebaiknya antarpihak tidak saling menyalahkan.

“Saran saya tidak usah kita saling menyalahkan ya, tapi bagaimana kita membenahi dengan bersama-sama ya, pasti segenap stakeholder yang ada itu ingin menyukseskan pelaksanaan bansos ini agar wabah pandemi ini bisa kita perangi bersama dan penderitaan kaum bisa kita kurangi sebati dengan target pemerintah, ” ujar politikus Gerindra itu.

Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat memarahi beberapa bank BUMN yang menjadi mitra Kementerian Sosial karena memblokir rekening penerima bantuan sosial Covid-19. Luapan emosi Risma dilakukan saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan, seperti Jember, Bandung dan daerah lainnya.

Penyaluran Bansos Terkendala Data Penerima

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, mengatakan sejumlah bank dengan terhimpun dalam Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) laksana: BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN menyatakan komitmennya untuk terus mendukung rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menyalurkan dana bansos.

Kendala terjadi di lapangan, menurut Rohan, disebabkan oleh data penerima manfaat yang tidak sempurna, sehingga bank BUMN tidak bisa menyalurkan dana bansos.

“Data dengan tidak clean mungkin rata-rata berjumlah 2-3 persen. Petunjuk yang tidak clean itu bukan territory bank. Pantas di awal perjanjian kerjasama, hal itu jelas adalah tugas Kementerian Sosial untuk memperbaiki data tersebut, ” kata Rohan saat dikonfirmasi, Kamis 2 September 2021.

Rohan menjelaskan, bank tidak memiliki wewenang untuk melengkapi atau membenarkan data penerima manfaat sehingga bantuan tidak bisa disalurkan, selama data belum sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Jika bank dipaksa menyalurkan bansos tidak pantas ketentuan, maka bank hendak melanggar aturan. Konsekuensinya tetap sanksi pidana, ” sahih Rohan.

Senada, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengungkap, data-data yang perlu dilengkapi serta diverifikasi oleh bank berisi dari nama, NIK, tanggal lahir, nama ibu kandungan, dan alamat.

“Sepanjang lima data tersebut lengkap, maka sesungguhnya sebab Himbara akan dieksekusi secara cepat, ” Supari menandasi.

Sumber: Liputan6. com
Reporter: Radityo [ded]