Gajah PPPA: Perumusan RUU Pemilu Momen Penting Pastikan Suara Perempuan Terwakili

Merdeka. com kacau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti Ayu Bintang Darmavati, mengatakan pembahasan Perumusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) merupakan momentum penting untuk memastikan keterwakilan perempuan. Terutama di ranah legislatif demi mewujudkan kebijakan dan program dengan berperspektif gender.

“Pembahasan perumusan RUU Pemilu merupakan momentum penting demi memastikan terwakilinya pandangan perempuan dalam segala keputusan istimewa jangka panjang, ” kata Menteri Bintang dalam Diskusi Daring Perempuan, Politik dan Target 30 Obat jerih pada 2024, dengan tema Membuang Kebijakan Afirmasi Kuota Perempuan di Undang-undang Pemilu. Demikian dikutip daripada Antara, Minggu (14/6).

Ia mengatakan, tujuan jangka panjang tersebut bukan sekadar untuk menutup target jumlah perempuan di institusi legislatif. Lebih jauh dari itu, dapat memunculkan kebijakan dan agenda yang berperspektif gender.

Dengan adanya opini yang berdasar atas representasi pengalaman hidup serta kondisi nyata perempuan, dia berhajat kebijakan yang dapat melindungi, mengetengahkan, menciptakan akses, partisipasi, kontrol & manfaat pembangunan bagi perempuan sanggup terwujud.

Dalam bentuk mempersiapkan Pemilu 2019, Kemen PPPA telah menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Grand Design Peningkatan Keterwakilan Hawa di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019. Grand design tersebut memuat kebijakan dan langkah-langkah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019.

Pada 2019, grand design itu dikembangkan menjadi Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif & Pengambilan Keputusan menuju Planet 50: 50 Gender Equality 2030. Dalam rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, grand design itu direkomendasikan menjadi Peraturan Presiden.

Keterwakilan perempuan, katanya, bukanlah tujuan akhir. Melainkan sebuah proses agar kebijakan yang dibuat berperspektif gender.

Oleh pokok itu, untuk mewujudkan grand design keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menuju Pemilu 2024, Kemen PPPA telah merangkul berbagai stakeholder, tercatat organisasi masyarakat dengan membentuk Grup Kerja Politik (Pokjapol) dari level pusat hingga kabupaten.

Adapun untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dari akar rumput, sejak 2018 Kemen PPPA telah menggelar model Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. [lia]