Geruduk Kemendikbud, Orang Tua Minta Gajah Nadiem Batalkan PPDB Jakarta 2020

Merdeka. com awut-awutan Forum Relawan PPDB DKI 2020 mendesak Gajah Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membatalkan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2020.

Ketua Forum Relawan PPDB DKI 2020 Tita Soedirman mengucapkan hal itu karena banyak karakter tua murid yang mengaku berkeberatan dengan pemberlakuan seleksi peserta asuh baru berdasarkan usia di seluruh jalur seleksi terutama pada pilihan jalur zonasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Isyarat Teknis Penerimaan Peserta Didik Hangat Tahun Pelajaran 2020/2021.

Tita menilai keputusan tersebut bentrok dengan Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019.

“Meminta Mendikbud untuk membatalkan proses PPDB DKI Jakarta yang melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 & menuntut dilaksanakannya Penerimaan Peserta Asuh Baru/PPDB ulang/ tahap dua dengan menggunakan parameter zonasi/jarak, nilai sama Sidanira (Sistem Informasi Pendataan Ukuran Raport Kelas 6 Jenjang SD/MI/Paket A dan Kelas 9 Tinggi SMP/MTs/Paket B) dan akreditasi sekolah dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB, ” tegas Tita dengan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kultur (Kemendikbud), Jakarta, Senin (29/6).

Dia menjelaskan alasan Negeri DKI Jakarta mengutamakan peserta asuh yang lebih tua dalam opsi penerimaan siswa baru demi memberikan kesempatan lebih kepada siswa dengan kurang mampu secara ekonomi dinilai tidak tepat. Hal itu sebab faktor usia tidak bisa dijadikan parameter untuk menilai seorang siswa kurang mampu secara ekonomi.

“Untuk itu kami mempersiapkan aksi demo di Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan harapan agar pemerintah khususnya bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi dan meninjau ulang buatan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB DKI tahun 2020 dikarenakan Pengakuan Peserta Didik Baru/PPDB DKI tahun 2020 dianggap telah bertentangan secara Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 Pasal 2, ” ucapnya.

Pasal tersebut berbunyi, “Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB harus bersifat non-diskriminatif, objektif, terang, akuntabel dan berkeadilan”. Tita memperhitungkan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 telah bersifat diskriminatif dengan melayani pelanggaran terhadap hak anak dengan berusia lebih muda untuk memperoleh pendidikan terutama dalam hal arahan peserta didik baru.

Selain itu, Tita juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus dan solusi terbaik untuk anak didik yang tidak lulus seleksi PPDB DKI Jakarta tahun 2020.

“Besar harapan kami kiranya bapak Gajah Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertimbangkan dan menerima tuntutan kami menetapkan terciptanya keadilan bagi seluruh anak buah Indonesia khususnya rakyat DKI Jakarta, ” pungkasnya.

Reporter: Yopi Makdori [gil]