Hakim Cecar Satpol PP Perkara Upaya Pencegahan Kerumunan Jadwal Rizieq di Megamendung

Merdeka. com – Majelis hakim menanyakan jalan pihak Satuan Polisi Patron Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bogor mencegah kerumunan rancangan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian sanggar Markaz Syariah di Megamendung, yang dihadiri mantan majikan FPI Muhammad Rizieq Syihab pada 13 November 2020 lalu.

Hal itu ditanyakan Ketua Menawan Hakim Suparman Nyompa pada tiga saksi dari bagian Satpol PP yang menguatkan dalam sidang perkara kelompok acara Rizieq Syihab dalam Megamendung, Bogor.

Ketiga saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut adalah Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah, Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kabupaten Bogor Taat Sugiarto, dan Kasie Trantib Satpol PP Bogor Iwan relawan.

Bermula dari Suparman yang melamar kewenangan Agus selaku Kasatpol PP Kabupaten Bogor yang kala itu sedang melaksanakan work from home ataupun bekerja dari rumah, masa acara kerumunan itu berlangsung.

Lalu Agus menjawab kalau sudah mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya yaitu Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Taat Sugiarto.

“Saya sudah mendelegasikan kewenangan ke pejabat tertinggi di lapangan, ” kata Agus dalam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (19/4).

“Jadi lapangan Kabid ini bisa menetapkan (mengendalikan di lapangan), ” tanya hakim.

“Bisa, ” jawab Agus.

Karena sudah diberikan delegasi, lalu Suparman menanyakan kepada Teguh yang telah diberikan delegasi kewenangan terkait upaya yang dikerjakan untuk mencegah kerumunan dalam acara tersebut.

“Kemudian karena saudara mendapatkan pendelegasian dari pimpinannya apakah ada langkah upaya jelas untuk masyarakat, ini kudu dipaksa gitu harus berputar. Ada upaya enggak melangsungkan itu? Misalkan sari Cianjur disuruh putar balik atau di Gadog? Supaya jangan terjadi kerumunan? ” tanya hakim.

“Tidak ada, ” jawab Setia.

“Tidak, oleh karena itu hanya imbauan saudara ke masyarakat mengimbau, apalagi jika ada orang banyak, ya pasti dilanggar. Apalagi jika disetop di palang suruh putar balik, ” perkataan hakim.

Meresa heran dengan jawaban lantaran Teguh, lantas Hakim mempertanyakan kembali karena sudah melihat banyaknya massa apakah turut berkoordinasi dengan pihak TNI maupun Polri untuk mencegah terjadi kerumunan.

“Kemudian, ada saudara kerjakan permintaan bantuan enggak? Sebab banyak massa yang tidak bisa dikendalikan saudara mengambil bantuan enggak dari Kepolisian , TNI yang punya pasukan. Kalau dari pendelegasian kemarin ahli yang berwenang? ” cecar hakim.

“Jadi pada waktu itu, karena melihat kondisi di lapangan sebelumnya kita juga tak tahu kalau itu (bakal terjadi kerumunan) terjadi, ” jawab Teguh.

“Ya ini kan sudah fakta bertambah-tambah terus namanya pimpinan harus cerdas lah di situ, melihat situasi. Tidak sembarang ditujuk arahan mestinya saudara yang jiplak keputusan ini sudah tidak bisa dikendalikan, ” cakap hakim.

Menurutnya, langkah proaktif seharusnya dilakukan pihak Satpol PP karena acara di Megamendung bukanlah tindakan kejahatan. Sehingga telah semestinya ada tindakan proaktif untuk mencegah kerumunan itu.

“Ada perkara saya apakah ada permintaan bantuan pengamanan. Kita membangun proaktif ini kan namanya bukan kegiatan kejahatan. Tadisampaikan pesantren boleh saja, kalau kegiatan di boleh. Hanya orang luar ini yang tidak dapat mengunjungi, ” ujar hakim.

Selanjutnya, hakim mengkonfirmasi terkait jumlah anggota Satpol PP yang dikerahkan untuk pengamanan ketika pada lokasi, guna mencegah kelompok yang memicu pelanggaran aturan kesehatan.

“Ada 30 (petugas Satpol PP) dibagi empat pos, ” kata Teguh.

“Ya (berarti) sekitar tujuh sampai 8 orang enggak mampu mengendalikan ya, kalau tidak mampu harusnya anda meminta bantuan, ” tanya kembali hakim.

“Sudah kerja sama sebetulnya (TNI-Polri), ” ucap Teguh.

Kemudian ketua kembali menanyakan apakah saat itu ada tindakan nyata dari TNI-Polri untuk bersepakat dengan Satpol PP mengantisipasi kerumunan.

“Jalanan di palang (ditutup) misalnya (karena Megamendung) bahaya zona oranye. Ada dilakukan secara keras begitu, di putar balik, ” ucap hakim.

“Sebagian telah ada penutupan jalur sebagian, simpang Gadog. Jadi jentera dua paling banyak semua yang masuk. Kemudian tersedia massa berdatangan jalan berleha-leha, ” tutur Teguh.

“Itulah harusnya saudara kan di lapangan managemennya tahu itu misalnya disebar (anggota) kan dicegat makin biasanya acara gini baju putih kan kelihatan mampu d setop disutu suruhan putar balik, ” jelas Hakim.

Di kasus ini Rizieq didakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Keburukan Menular juncto Pasal 216 ayat (1) KUHP. [gil]