IDI Makassar Sesalkan Tudingan Covid-19 Dijadikan Lahan Bisnis, Laporkan ke Polisi

Merdeka. com kacau Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar , Dr Siswanto Wahab menyesalkan tudingan yang diarahkan ke paramedis dan rumah melempem yang menyebut penanganan covid-19 dijadikan lahan bisnis.

Hal ini diungkapnya saat konferensi pers di kantor IDI Makassar, Senin, (8/6). Dalam kesempatan ini, terlihat pula Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe.

“Disebut lahan bisnis untuk diagnosa covid-19, itu tidak benar, tidak berpijak. Kami minta untuk diusut tuntas penyebar informasi seperti itu. Secepatnya harus diselidiki, ” kata Siswanto Wahab.

Diduga kelanjutan informasi, di sejumlah titik dalam Kota Makassar, warganya melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan rapid test dan upaya jemput paksa anak obat di rumah sakit.

“Berita-berita adanya lahan bisnis tersebut kami tidak terima. Kenyataannya tidak ada sampai sekarang masuk uang ke rumah sakit. Tidak tersedia, gaji semata. Tidak ada dengan masuk dana Rp400 triliun ke rumah sakit. Tanya ke pemimpin Persi (Persatuan Rumah Sakit Segenap Indonesia), ” ungkapnya dengan aksen geram.

Ditambahkan, pihaknya bertugas untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Tidak serta merta semua pasien dianggap covid. Jika ternyata negatif, silakan dibawa kembali. Tapi kalau diagnosa positif, oleh sebab itu keluarga akan tertular jika tak ditangani sesuai protokol covid.

Diketahui, di Makassar, sebagian warga melakukan penolakan terhadap agenda kegiatan rapid test. Warga mencantumkan spanduk penolakan di gerbang masuk wilayahnya. Parahnya lagi, sejumlah peristiwa ambil paksa jenazah baik ODP dan PDP terjadi di kaum rumah sakit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe menyemangati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tetap bersabar.

“Kepada IDI agar tetap mengelus. Kalaulah kita mau menuju ujung, akan selalu ada hambatan serta godaan. Tidak usah dihiraukan, tetaplah bekerja sebagai tanggung jawab profesi. Kasihan masyarakat yang terpapar, mereka menunggu di rumah sakit untuk dirawat segera disembuhkan, ” sekapur Guntur.

Ditegaskan, siapapun yang mengganggu konsentrasi dengan merebak isu hoaks antara lain menyuarakan setiap pasien covid itu dibayar Rp240 juta, padahal tidak betul sama sekali, akan diusut.

“Ini tanggung jawab saya di Polda, akan cari sapa pelaku penyebaran informasi hoaks tersebut. Termasuk kasus mengambil jenazah, kami akan proses orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Akan awak selidiki, apa maksudnya mengganggu para-para medis melaksanakan tugasnya termasuk mengacaukan Pemprov Sulsel untuk tidak berkonsentrasi tangani kasus covid-19, ” bahana Kapolda. [bal]