Indonesia Tuan Rumah KTT G20, Jokowi Buat Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi

Merdeka. com berantakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membentuk panitia nasional penyelenggaraan presidensi G20. Pembentukan panitia dikerjakan setelah pada 22 November 2020 di Konferensi Level Tinggi G20 ke-15 Riyadh, Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi G20 tahun 2022.

“Untuk mengoptimalkan kedudukan Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022, perlu membentuk suatu badan nasional, ” bunyi Keppres yang dikutip merdeka. com, Sabtu (29/5).

Pada pertemuan nanti, hendak dilakukan sejumlah agenda. Yakni pertemuan Konferensi Tingkat Mulia, pertemuan tingkat Menteri serta Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Slwrpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.

Selanjutnya, dalam Kesimpulan Presiden (Keppres) yang diteken Jokowi pada 27 Mei 2021 dijelaskan bahwa badan nasional terdiri dari pengarah, ketua, penanggung jawab dunia, koordinator harian, dan tata usaha. Susunan pengarah terdiri daripada Presiden, wakil presiden, menteri koordinator bidang kemaritiman serta investasi, menteri koordinator dunia pembangunan manusia dan kultur.

“Pengarah bekerja untuk memberikan arahan, arahan dan pertimbangan kepada ketua dalam rangka penyelenggaraan susunan presidensi G20, ” di pasal 5.

Adapun tugas ketua meliputi tiga bidang yaitu sherpa track, finance track, dan bidang dukungan penyelenggara rancangan. Pada bidang sherpa track diketuai oleh menteri pemimpin bidang perekonomian, ketua II dan wakil didapuk sebab menteri luar negeri.

Lalu untuk finace track diketuai oleh gajah keuangan, ketua II Gubernur Bank Indonesia, Wakil Pemimpin didapuk oleh wakil menteri keuangan, dan wakil kepala II deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Ketua Bidang Sherpa Track, Ketua Bidang Finance Track, dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara bertanggung berat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lama tanggal 30 Juni 2023, ” dalam aturan itu. [lia]