Itu Poin Kesepakatan DPR dan Konsorsium Pekerja Terkait RUU Cipta Kegiatan

Merdeka. com berantakan DPR bergandengan perwakilan dari organisasi serikat pelaku telah menghasilkan empat poin kemufakatan terkait RUU Omnibus Law Membangun Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Berdasarkan buatan pembahasan selama dua hari semenjak Kamis sampai Jumat (20-21 Agustus) di Hotel Mulia, Jakarta .

“Inilah beberapa kesepakatan yang telah dibuat timus yang telah bekerja daripada tanggal 20 sampai tanggal 21 pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang kita sudah umumkan serta sudah kita sepakati di sini dapat diimplementasikan ke dalam RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh DPR dalam waktu lekas, ” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada konvensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/8).

Berikut poin hasil pertemuan tersebut yaitu, pertama soal mendasarkan materi bagasi klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kegiatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan delapan putusan MK menyangkut ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kegiatan Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, & materi muatan lain yang terpaut dengan putusan MK.

Kedua mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

Ke-3 berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, pengaturannya dapat dimasukkan di pada RUU Cipta Kerja dan terkuak terhadap masukan publik.

Terakhir, keempat Fraksi-fraksi akan memurukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh ke di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi.

Pekerja Tetap Mengambil Klaster Ketenagakerjaan Keluar Dari RUU Ciptaker

Terhadap 4 point hasil kesepakatan tersebut, Pemimpin Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR yang mengakomodasi aspirasi perihal RUU Ciptaker. Tetapi, Dia tetap menginginkan supaya klaster ketenagakerjaan di RUU tersebut agar dikeluarkan dari RUU Ciptaker

“Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sebaiknya dikeluarkan dari RUU Ciptaker masa memungkinkan, apabila mungkin 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat disahkan RUU Cipta Kerja, ” ujar Said pada jalan konferensi pers tersebut.

Said menyampaikan, serikat pekerja dan buruh memahami tujuan utama daripada RUU Cipta Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo itu. Itu setuju jika diperlukannya regulasi untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kita mengalami, kami serikat pekerja dan buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Tetapi secara bersamaan, klaster ketenagakerjaan adalah klaster perlindungan buruh segenap Indonesia. Angkatan kerja yang bakal masuk pasar kerja juga mau terlindungi dalam klaster tenaga kerjaan, ” tuturnya. [bal]