Kaidah Jinayat Dinilai Tak Bikin Jera Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Merdeka. com – Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum membuat jera para pelaku kekerasan terhadap budak.

“Qanun Jinayat lebih mengutamakan penghukuman pada pelaku kejahatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, ” kata Pengantara Ketua Komisi Pengawas serta Perlindungan Anak (KPPA) Aceh Ayu Ningsih, di Banda Aceh, Jumat (21/8) kaya dilansir Antara.

Dalam Webinar bertajuk Bagian Negosiasi pada Kasus Kebengisan terhadap Perempuan dan Bani Dalam Tinjauan Sosiologis, Yuridis, dan Politis diselenggarakan Rencana Studi Sosiologi Fakultas Menimba Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Ayu Ningsih membaca anak yang menjadi target pemerkosaan sangat rentan menjelma pelaku, dan dijunctokan dengan pasal-pasal lain dalam Kaidah Jinayat, seperti pengakuan sundal dan zina anak.

Namun dalam UU Perlindungan Anak, apa kendati kondisi anak tetap dianggap sebagai korban, meskipun persetubuhan tersebut dilakukan tanpa kerawanan kekerasan, karena ada pengembangan unsur pidana, seperti tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming, dan serangkaian kebohongan lainnya.

“Maka karakter dewasa tetap akan dihukum dan anak tetap ialah korban tindak pidana, sayangnya hal ini tidak tersedia dalam Qanun Jinayat, ” katanya lagi.

Menurut dia, Qanun tentang Hukum Jinayat masih mengusulkan tiga alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang terdiri atas hukuman cambuk, kurungan, & denda.

“Seharusnya Pemerintah menerapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak untuk pelaku kekerasan terhadap budak, ” katanya pula.

Ia mengatakan selama ini penegak hukum belum pernah memakai qanun tersebut untuk menjerat pelaku kebengisan terhadap anak di Aceh. Padahal, sudah sepantasnya para aparatur hukum memastikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan, mulai dari moral and social justice kepada berlaku justice menuju pressure justice.

“Perlu diketahui, bahwasanya tindak kekerasan terhadap anak di Aceh cenderung tinggi, ” katanya teristimewa.

Dia menuturkan sampai Juni 2021, sudah ada 202 kasus aksi kekerasan terhadap anak dengan terdiri dari 46 kasus pelecehan seksual, 45 kejadian kekerasan psikis, dan 34 kasus kekerasan fisik.

KPPA menginginkan adanya upaya pemulihan kondisi objek (restitusi) atau penggantian kerugian yang dialami korban cara secara fisik maupun moral.

“Jadi, KPPA mendesak agar lahirnya peraturan gubernur yang mengatur tentang restitusi, ” kata dia.

Anggota DPR Aceh Darwani A Gani mengatakan selama ini masih ada perempuan dan bani yang menjadi korban kekerasan, tetapi tidak melapor sebab takut malu.

“Masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual adalah masalah yang bisa diselesaikan secara menyenangkan, ” katanya pula. [bal]