Kembalikan Barang Sitaan Koruptor, Plt Kepala Rutan KPK Terbukti Langgar Etik

Merdeka. com awut-awutan 3 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ristanta, Hengky, dan Eri Angga Permana dinyatakan bersalah melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ristanta merupakan Plt Kepala Rutan. Hengky, dan Eri Angga Permana adalah staf Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

“Mengadili, menyatakan teperiksa Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana bersalah melakukan pelanggaran isyarat etik dan pedoman karakter, ” ujar anggota Dewas KPK sekaligus Ketua Mahkamah Etik Harjono dalam konvensi etik, Rabu (22/9/2021).

Harjono menyebut, itu terbukti melanggar Pasal tujuh ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Pengawas Bagian 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik serta Perilaku KPK. Ketiganya berkunjung ke Lapas Kelas I Tangerang untuk mengembalikan barang sitaan ke Komisaris Pokok Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

“Berupa kunjungan ke Lapas Kelas I Tangerang pada keadaan Selasa tanggal 4 Mei 2021 tanpa dilengkapi tulisan tugas dan atau izin atasan untuk mengembalikan bahan sitaan Rutan KPK kepada warga binaan Leonardo Jusminarta Prasetyo dan melakukan pertemuan dengan warga binaan lainnya, ” kata Harjono.

Leonardo merupakan benduan 2 tahun penjara tempat kasus suap terhadap bagian IV Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil dan penguasa Kementerian PUPR sebesar SGD 100 ribu dan USD 20 ribu.

Harjono menjatuhkan sanksi pandangan hidup ringan kepada mereka.

“Menghukum terperiksa Ristanta, Hengky, dan Eri Angga Permana masing-masing dengan sanksi ringan berupa teguran terekam I dengan masa aci hukuman selama tiga kamar, ” kata Harjono.

Hal yang mengutamakan sanksi yakni mereka dianggap menyalahgunakan pengaruh dan kapasitasnya sebagai pegawai KPK untuk memperoleh fasilitas kunjungan pada Lapas Kelas I Tangerang tanggal 4 Mei 2021.

Padahal, mereka mengetahui terdapat larangan kunjungan bagi warga binaan melainkan aparat penegak hukum dalam masa pandemi Covid-19 bersandarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-20. PR0101 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease Covid-19 pada Unit Pengelola Teknis Pemasyarakatan.

Sementara hal yang menggali yakni mereka mengakui & menyesali perbuatannya.

Sumber: Liputan6. com
Reporter: Fachrur Rozie [ded]