Kemenko Marves Tindak Lanjuti Kesepakatan Bersama-sama tentang Pertukaran Data & Informasi

Merdeka. com awut-awutan Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat Koordinasi bergandengan dengan beberapa Kementerian dan Institusi terkait pada Kamis-Sabtu (19-21 November 2020) di Bandung. Rakor ini untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi di dalam rangka Penegakan Hukum di Bahar yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019 lalu.

“Sebagai bentuk tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam lembaga Penegakan Hukum di Laut yang telah di sepakati pada tahun lalu, Pertemuan ini merupakan pertemuan teknis untuk mencermati berbagai sekatan dan kesulitan terkait pertukaran masukan yang dibutuhkan, ” jelas Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim, Basilio Dias Araujo.

Melibatkan 8 K/L dengan terdiri dari Kemenko Marves, Departemen Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, POLRI, Basarnas, Awak Keamanan Laut (Bakamla), serta Institusi Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Kesepakatan Bersama ini disepakati buat mengumpulkan, bertukar, dan memanfaatkan bukti serta informasi masing-masing yang akan dikumpulkan, diolah serta akan disirkulasikan kembali oleh K/L yang ditunjuk sesuai mandatnya.

Setiap K/L telah melakukan proses itu secara mandiri pula. Data itu secara kolektif kini telah dapat diakses oleh masyarakat.

“Beberapa Kementerian dan Lembaga sudah memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Saat ini bukti dan informasi penting ini sifatnya sangat scattered (terpisah-pisah), ” introduksi Basilio.

“Ini tujuan utama dari Pertemuan Teknis kali ini, menyinergikan berbagai pusat data dan informasi berdasar trust dan mutual benefit untuk semua, ” bahana Basilio.

Ada kurang data yang telah disepakati di perjanjian kerjasama tahun lalu, yakni pertukaran data dalam bentuk data elektronik dan non elektronik sebab berbagai ruang lingkup kerjasama pada bidang penegakan hukum di laut.

“Rapat teknis tersebut akan mencermati berbagai metode dengan dipakai Kementerian dan Lembaga terkait. Kita perlu segera petakan pengganggu dan mencari solusi untuk keinginan bersama, ” jelas Basilio.

Turut hadir Kepala Jawatan Komunikasi Andreas Dipi Patria, yang memberikan contoh bagaimana penyajian bahan dan informasi dapat mengadopsi bermacam-macam sistem aplikasi one-stop service.

“Kedepannya, berbagai data dengan dimiliki berbagai K/L yang terpusat dalam satu aplikasi ini bakal dapat memberikan berbagai pelayanan untuk masyarakat. Imi sangat memudahkan pengguna data dan informasi, dan tentunya akurasi dan real time menjelma kunci, ” imbuh Andreas.

Rapat teknis ini membahas berbagai sistematika pengelolaan data dan informasi yang dikelola masing-masing sebab berbagai K/L. Tiap K/L diberikan waktu untuk melakukan pemaparan serta diskusi, dimana sistematika pengumpulan data yang ada memiliki basis pelaksanaan data dan informasi masing-masing.

Dalam waktu dekat diharapkan lanjutan pertemuan teknis akan tetap dilakukan untuk mengimplementasikan sekaligus menyusun peta jalan (road map) metode pertukaran data untuk perkuat penegakan hukum di laut sehingga bertambah efektif dan terintegrasi berdasar di dalam kesepakatan bersama ini. Semuanya dilaksanakan demi laut Indonesia yang semakin berdaulat, ” pungkas Basilio. [hhw]