Kepala Calon Wali Kota dan dua Pejabat ASN di Riau Oleh sebab itu Tersangka Pilkada

Merdeka. com – Selama 30 hari kampanye semenjak 26 September 2020, Bawaslu pada Provinsi Riau mencatat paslon Bupati/Wali kota se Riau telah menyelenggarakan kampanye sebanyak 2. 801 kala dengan 25 pelanggaran. Bahkan kepala calon wali kota dan dua pejabat ASN jadi tersangka kejahatan Pilkada.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menggunakan pernyataannya di Pekanbaru, Kamis, menuturkan, hingga 26 Oktober 2020, Bawaslu se-Riau telah mengeluarkan lima kala surat peringatan tertulis kepada paslon yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Surat keterangan tertulis tersebut disampaikan oleh Panwascam Tanah Putih, Rokan Hilir, kepada pasangan Asri Auzar-Fuad Ahmad karena jumlah Peserta Kampanye hadir melebihi 50 orang.

Lalu di Kabupaten Siak, surat peringatan dikeluarkan oleh Panwascam Tualang kepada pasangan Said Ariffadilla–Sujarwo karena menentang protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jangka.

Selanjutnya, di Kabupaten Kuantan Singingi surat peringatan pula diberikan kepada pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby karena jumlah peserta yang menghadiri hampir 200 orang serta tidak menerapkan protokol Covid-19.

Terakhir, di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Panwascam Pasir Kura-kura dan Batang Cenaku surat rujukan diberikan ke pasangan Rizal Zamzami-Yoghi Susilo karena melanggar melakukan persuasi di luar ruangan, serta bagian Wahyu Adi- Suriati yang menyalahi pasal 88 c PKPU 13/2020 yaitu berkampanye di lapangan terkuak dan tanpa STTP.

Lebih lanjut, Rusidi mengatakan, buatan pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/Kota, terdapat dua dugaan pengingkaran yang dilakukan oleh paslon meniti media sosial seperti di Kabupaten Pelalawan dengan pelanggaran berupa membuat unggahan di akun resmi pemerintah daerah yang menandai salah utama pasangan calon yang dilakukan perseorangan pejabat ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Pelalawan.

“Kasus ini telah diteruskan kepada Persen Aparatur Sipil Negara di Jakarta , ” katanya.

Sementara di Praja Dumai, terdapat dugaan kampanye pada luar jadwal yang dilakukan pasangan Hendri Sandra-Rizal Akbar dan 2 Eko Suharjo – Syarifah yang saat ini masih diproses sebab Bawaslu Kota Dumai.

Terkait kasus calon Wali Kota di Dumai, Rusidi menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dilakukan rapat ketiga di Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Dumai, dan permasalahan tersebut telah diteruskan ke kejaksaan setempat.

“Untuk kejadian dugaan pelanggaran di Dumai, dalam mana salah satu paslon membabitkan dua orang ASN, saat itu berkasnya juga sudah diserahkan ke kejaksaan, ” jelasnya.

Bawaslu juga selalu mengingatkan kepada seluruh pasangan dan masyarakat buat selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19. [eko]