Ketentuan Bebas Batal di Kasasi, Terdakwa Suheri Terta Tetap Jalani 3 Tahun pada Penja

Merdeka. com – Plt Ahli Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Tim JPU KPK telah menerima pemberitahuan formal petikan putusan Kasasi Terdakwa Suheri Terta dari Panmud Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Menurut Ali, putusan Kasasi tersebut dibacakan pada Selasa 30 Maret 2021 secara amar pada pokoknya membuktikan tiga hal.

“Pertama, menyatakan Terdakwa Suheri Terta terbukti secara berlaku dan menyakinkan bersalah melayani tindak pidana korupsi secara bersama-sama, ” tulis Ali dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/6/2021).

Ali melanjutkan, ketetapan kedua menyatakan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara semasa 3 tahun dan kejahatan denda sebesar Rp50 juta.

“Jadi jikalau denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti secara pidana kurungan selama 3 bulan, ” jelas Ali.

Ketiga, imbuh Ali, adalah memerintahkan Tersangka untuk ditahan. Dengan keputusan itu, Tim Jaksa Eksekusi KPK akan segera melaksanakan putusan tersebut dengan memanggil yang bersangkutan untuk siap di Gedung KPK.

“KPK mengimbau biar terpidana kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Jaksa Eksekusi dimaksud, ” Ali menandasi.

Diketahui sebelumnya, Terdakwa Suheri Terta dinyatakan bebas pada tingkat Meja hijau Negeri Tipikor Pekanbaru. Secara adanya keputusan Kasasi tersebut, maka vonis bebas tersebut dinyatakan batal.

Latar Belakang Kasus

Terdakwa Suheri adalah pihak berperkara dalam suap perizinan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau di dalam tahun 2014. Suheri adalah seorang Manager PT Representatif Palma yang diduga menganjurkan suap Rp3 miliar pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Tentang ini bermula dari penyampaian rencana tata ruang provinsi (RTRW) Provinsi Riau oleh Annas Maamun kepada Gajah Kehutanan tahun 2014. Rencana ini membuat Surya Darmadi (tersangka) menemui Annas Maamun dan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulher.

Surya Darmadi ingin parak milik perusahaannya, Dulta Palma Group dikeluarkan dari daerah hutan dalam RTRW. Letak perusahaan ini ada dalam Kabupaten Indragiri Hulu.

JPU KPK di dalam dakwaannya menyebut ada agenda memberikan uang Rp8 miliar kepada Annas. Di mana Rp3 miliar sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah RTRW disahkan gajah. Uang Rp3 miliar diserahkan Suheri sebagai legal kongsi melalui perantara bernama Gulat Mendali Emas Manurung. [ded]