Mendagri Sentil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD Pilkada 100 Obat jerih

Mandiri. com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berulang kali menyentil dan menyinggung kepala daerah yang berdasarkan data, belum juga melelehkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Kawasan (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Padahal tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni awut-awutan, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat kesejahteraan, membutuhkan anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.

Di kunjungannya di Ternate, dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (09/07) di Royal Resto and Function Hall, ia juga mengenai terkait pencairan NPHD yang belum tuntas.

“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU serta Bawaslu ya mereka kalau main betul-betul ya harus dilengkapi secara anggaran yang cukup, untuk operasional mereka, ” kata Mendagri.

Ia juga menyatakan keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung serta terus berlanjut, sementara penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.

rakor kesiapan pilkada serentak tahun 2020

©2020 Merdeka. com

“Begitu saya melihat data-data dalam Maluku Utara saya terus benar prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat keamanannya baru 35 persen, okelah akan tetapi ada hijau-hijaunya, satu saja yaitu Kota Tidore Kepulauan, terima berkelakar banyak Bapak Walikota, ” ucapnya.

Meski telah menganjurkan kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, namun tidak lantas pencairan dilakukan dengan kenyal. Mendagri sungguh berharap, pecairan dikerjakan secepatnya.

“Jangan untuk proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang menyesatkan kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi tolong 100 persen kepada KPUD dan Bawaslu-nya, tolong disampaikan pada Bapak Bupati, kalau tidak belakang akan jadi objek pemeriksaan kita lho, Pak, ” tegasnya.

“Tapi tolong karena kita mengejar 15 Juli, ini jangan sampai teman-teman KPU dan Bawaslu, mereka ibarat mobil kecepatannya 40-50, ragu mau maju tidak, oleh karena itu harus dikasih bensin yang sempurna supaya larinya kencang betul, ” kata Mendagri. [hhw]