Menkum HAM Klaim Revisi UU KUHP & Narkotika Memperluas Akses Terhadap Keadilan

Merdeka. com – Gajah Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemerintah terus mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi pribadi di Indonesia. Beberapa upaya dengan dilakukan adalah dengan memperluas akses publik terhadap keadilan serta melalui revisi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Narkotika.

“Upaya itu antara asing dengan revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice dengan mendatangkan sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan, ” kata Yasonna saat di webinar Seminar Hari HAM Tip Nasional Hak Asasi Manusia pada Selasa (8/12).

Tempat menjelaskan pendekatan restorative bertujuan buat memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif diharapkan permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang sungguh-sungguh penuh (over crowded) dapat diselesaikan.

Selain itu, menurutnya, akses masyarakat terhadap keadilan itu dilakukan dengan revisi atas UNDANG-UNDANG Narkotika yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia seperti saat ini.

Pemidanaan pengguna narkotika seperti diatur UU Nomor 35 Tahun 2009 bukan cuma menekan keberhasilan penyembuhan pengguna, tetapi juga menyebabkan lapas dan rutan menikmati kelebihan penghuni.

Di praktiknya, semua pemakai dimasukkan menjelma pelaku, bukan mengedepankan pendekatan perbaikan bagi pecandu atau melakukan rehabilitasi. Akibatnya, lapas dan rutan menjelma over crowded. Lebih dari 60 persen penghuni lapas dan rutan di Indonesia merupakan pelaku aksi pidana narkotika.

“Dalam revisi UU Narkotika, pemerintah bermaksud membina pecandu agar dapat tumbuh bersih dan sehat terbebas daripada jerat narkoba. Rehabilitasi serta rehabilitasi secara medis dan sosial harus menjadi opsi prioritas, ” terang Yasonna.

Yasonna menyuarakan pemerintah juga telah melakukan serangkaian upaya lain untuk mendorong penghormatan dan penegakan HAM dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satunya mengeluarkan kebijakan HAM melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang akan memasuki generasi kelima.

Dia menjelaskan RANHAM tingkatan kelima, selain fokus kepada perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, juga akan mensinergikan implementasi Bisnis dan HAM ke pada sasaran strategis RANHAM terhadap 4 kelompok sasaran di atas, lengah satunya seperti mengarusutamakan isu gender dalam dunia usaha, termasuk pelepasan dan perlindungan hak perempuan.

Kementerian Hukum dan HAM, juga telah melakukan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM bagi pemerintah daerah, pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran PEDOMAN melalui POS YANKOMAS, dan distribusi hak asasi manusia pada semesta lapisan masyarakat, baik dari aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, perusahaan, sampai ke tingkat pendidikan bagaikan sekolah dan universitas. Yasonna selalu menuturkan bahwa upaya itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah sendirian.

“Upaya pemerintah di penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, & pemajuan HAM tidak akan terwujud jika hanya dikerjakan oleh Pemerintah. Perlu kerja sama dan kewajiban bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swata, dan masyarakat, ” kata Yasonna. [ray]