Nanti, Tim Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI hendak ke KPK

Merdeka. com awut-awutan Gajah Koordinator Bidang Politik, Adat dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku tim pengarah satuan tugas pengerjaan hak tagih negara dan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan bertemu pimpinan Premi Pemberatasan Manipulasi (KPK) di Selasa (13/4). Mahfud mengutarakan, nantinya akan meminta data-data pelengkap terkait kasus BLBI.

“Saya sudah koordinasi dengan KPK kami perlu data-data pelengkap dibanding KPK, tentu KPK punya data lengkap, lain soal hukum perdata yang bisa ditagihkan, digabungkan hukum hati-hati karena pidananya sudah diputus. Hari selasa besok saya akan ke KPK, ” katanya di Jakarta , Senin (12/4).

Dia membaca, alasan dalam Keputusan Pemimpin terkait satuan tugas penanganan hak tagih negara & likuiditas Bank Indonesia tak melibatkan KPK. Menurutnya, premi antirasuah tersebut bukanlah periode dari pemerintah serta tidak bagian dari hukum teliti.

“KPK tersebut adalah lembaga dalam rangkaian eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga tempat seperti komnasHAM dan sebagainya. Jika dia masuk ke tim kita nanti dikira disetir, biar mereka berlaku lah, jika memang tersedia korupsinya dari kasus ini nanti bisa dia menimbrung, tetap diawasi, ” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengeluarkan Keputusan Presiden terpaut satuan tugas penanganan hak tagih negara dan likuiditas Bank Indonesia. Dalam susunan dengan Nomor 6 Tarikh 2021 dijelaskan susunan pola Satgas tersebut.

Pada pasal 8 dijelaskan tim pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Gajah Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang, Kemaritiman serta Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Dasar Manusia, Jaksa Agung & Kepala Kepolisian .

Namun Jokowi menunjuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjadi ketua Satgas, berantakan wakil ketua Satgas didapuk oleh Jaksa Agung Bujang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan. Lalu Sekretaris dipimpin oleh Deputi Tempat Koordinasi Hukum dan Benar Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan.

Sedangkan anggota Satgas terdiri sejak 7 pihak. Hal tersebut juga diatur dalam bab 8, yaitu terdiri sebab Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran Desa Kementerian Agraria dan Metode Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Penasihat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Investigasi Institusi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Intelijen Proteksi Aparatur Badan Intelijen Negara; dan Deputi Pemberantasan Induk Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

“Dalam membantu pelaksanaan tugas, Pemimpin Satgas penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mampu mengangkat kelompok ahli serta kelompok kerja sesuai hajat, ” dalam pasal 9.

Sementara tersebut pada pasal 9 dijelaskan, Ketua Satgas melaporkan kelanjutan pelaksanaan tugas kepada instruktur sesuai dengan kebutuhan. Serta melaporkan kepada Presiden mencuaikan Menteri Keuangan setiap enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak Kesimpulan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, ” pada pasal 12. [fik]