Negeri Bagian di India Larang Alih Agama karena Menikah, Dihukum 10 Tahun Penjara

Langgas. com – Negara bagian Uttar Pradesh menggunakan aturan baru yang melarang seseorang pindah agama karena alasan menikah. Pelaku diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.

Politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu yang berkuasa mendakwa para pria muslim mencuci otak wanita Hindu agar masuk Agama islam sebelum menikah – sebuah pengamalan yang mereka gambarkan sebagai “Cinta Jihad” – dan menuduh itu adalah konspirasi yang lebih merata untuk mengubah demografi di India.

Pihak berwenang dalam Uttar Pradesh yang diperintah BJP mengatakan undang-undang itu diperlukan sebab mereka telah mendokumentasikan lebih sejak 100 kasus pindah agama menekan di negara bagian itu.

“Cara di mana mutasi agama dilakukan dengan menggunakan helat daya, kebohongan, kekerasan, dan ketidakjujuran sangat menyayat hati, dan penting untuk memiliki undang-undang dalam situasi ini, ” kata juru kata pemerintah Uttar Pradesh seperti dilansir The Telegraph, Kamis (26/11).

RUU serupa telah diajukan di dua negara bagian lain yang diperintah BJP, Madhya Pradesh dan Haryana.

Uttar Pradesh, negara bagian yang memiliki populasi lebih dari 200 juta orang, dapat mengizinkan pindah petunjuk setelah menikah tetapi hanya bila aplikasi diajukan ke hakim negeri dua bulan sebelumnya dan ditinjau oleh komite.

Pada kenyataannya, konversi agama yang dipaksakan sangat jarang terjadi dan kira-kira 80 persen dari 1, 38 miliar warga India tetap merangkup agama Hindu.

Minggu lalu, lima negara yang dikuasai oposisi mengutuk undang-undang “Cinta Jihad” sebagai pelanggaran terhadap kebebasan awak dan serangan terhadap sekularisme India.

“RUU tersebut ialah upaya terbaru untuk memecah mengaduk-aduk bangsa dan mengganggu kerukunan komunal, ” cetus Ashok Gehlot, kepala menteri Rajasthan, yang berasal dibanding Partai Kongres oposisi.

BJP telah dituduh menerapkan serangkaian kebijakan Islamofobia sejak Perdana Gajah Narendra Modi terpilih kembali secara kemenangan telak pada 2019.

Ini termasuk pencabutan kehormatan otonom yang dinikmati satu-satunya negara bagian India yang mayoritas Muslim di Jammu dan Kashmir sejak kemerdekaan dan pengenalan undang-undang baru yang hanya menawarkan kewarganegaraan pada minoritas agama non-Islam yang membawa diri dari penganiayaan di Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. [bal]