Pemimpin TNI dan Kapolri Diminta Tindak Tegas Aparat Pemberian Travel Gelap

Merdeka. com – Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno, mengutarakan banyak stiker yang bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara menempel dalam kaca belakang angkutan ijmal plat hitam (travel gelap).

“Pemasangan stiker itu sebagai jaminan buat meloloskan diri dari pengecekan dan penyekatan di masa pandemi. Seolah-olah institusi TNI, POLRI dan Dinas Pertalian berkolaborasi untuk melakukan permufakatan jahat, ” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, ” Minggu (8/8).

Djoko tak menampik maraknya angkutan umum pelat hitam (travel gelap) merupakan keinginan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal. Jadi sebagian masyarakat yang beraktivitas di Kawasan Jabodetabek yang berasal dari pedesaan penuh yang memanfaatkannya.

Namun, keberadaan travel kelam ini telah mengganggu operasional angkutan umum resmi, sesuai Bus AKAP, Bus AKDP dan AJAP. Dimana pengikut dan operator angkutan ijmal resmi harus mengikuti adat kesehatan covid-19 yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Dia menyarankan, biar Panglima TNI dan Kapolri perlu mempertegas agar prajuritnya tidak diizinkan menjadi bekingan bisnis angkutan umum piringan hitam.

“Oknum TNI dan Polri dengan menjadi bekingan bisnis tersebut telah mencoreng institusinya tunggal, sehingga perlu tindakan bahana terhadap oknum ini sejak atasannya, ” ujarnya.

Untuk mencegah semakin banyaknya travel gelap dengan di beking TNI Polri, maka perlu dibuat praktik pelaporan angkutan umum pelah lidah hitam.

Tujuannya untuk memudahkan pengawasan berhubungan, aplikasi tersebut nantinya sanggup terhubung dengan Korlantas Polri, Kantor Staf Presiden, Tim Cyber Pungli dan beberapa institusi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan.

Memang operasi travel kelam banyak berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat tujuan ke Jabodetabek. Namun, kata Djoko, kini travel gelap sudah merambah pada semua wilayah provinsi pada Indonesia.

Hal itu berdampak terhadap kehadiran layanan Bus AKDP dan Bus AKAP makin melandai, bahkan ada beberapa provinsi sudah tidak ada servis Bus AKDP

Oleh karena itu, Departemen Perhubungan perlu duduk bergabung mengadakan Rapat Koordinasi kurun TNI dan Polri buat menuntaskan angkutan umum plat hitam, serta menata angkutan umum secara lebih kelengkapan.

“Untuk masa panjang, perlunya melakukan penataan angkutan umum secara komplet mengingat begitu cepatnya jalan teknologi dan sistem keterangan yang dapat memudahkan karakter mendapatkan layanan angkutan umum dengan cepat dan tepat, ” pungkasnya.

Reporter: Tira Santira
Sumber: Liputan6. com [eko]