Pemkot Yogyakarta Mulai Data Hotel & Restoran Calon Penerima Dana Hibah Pariwisata

Merdeka. com – Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengirimkan surat isian pendataan kepada hotel dan restoran untuk dilengkapi berbagai syarat yang dibutuhkan sebagai pengajuan untuk menebus dana hibah pariwisata. Berdasarkan data BPKAD, di Kota Yogyakarta ada 587 hotel dan 516 restoran yang menjadi calon penerima dana hibah dan akan memperoleh surat isian pendataan.

“Sudah berangkat kami kirimkan sesuai dengan alamat tempat usaha. Pengiriman dilakukan meniti pos atau akan kami mengoper manual jika formulir pendataan kembali ke kami, ” kata Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penolakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aktiva Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Rohmad Romadhon, Kamis (5/11).

Sejumlah persyaratan yang ditetapkan buat bisa menerima dana hibah turisme di antaranya, tempat usaha itu berdiri dan beroperasi setidaknya semenjak Agustus, memiliki tanda daftar cara pariwisata (TDUP) yang masih aci, menyerahkan bukti pembayaran pajak kawasan pada 2019, memiliki NPWP, serta NPWPD.

Seluruh persyaratan yang dibutuhkan tersebut sudah kudu dikembalikan atau dikumpulkan pada 10-13 November sesuai ketentuan waktu dengan diberikan dalam formulir yang dikirimkan ke pelaku usaha.

BPKAD kemudian akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan dengan dikirimkan untuk kemudian diverifikasi kembali di Inspektorat baru ditetapkan sebagai pelaku usaha yang menerima sokongan hibah pariwisata melalui Surat Kesimpulan Wali Kota Yogyakarta.

Setiap hotel dan restoran tidak akan menerima dana hibah di jumlah yang sama, tetapi besaran hibah yang diterima disesuaikan secara besaran pajak daerah yang dibayarkan. “Akan ada penghitungan berdasarkan persentase pajak yang dibayarkan, ” ujar Rohmad seperti dilansir dari Jarang.

Dana hibah yang diterima pelaku usaha dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional, seperti upah karyawan dan kebutuhan operasional lainnya.

Total dana mendermakan pariwisata yang akan diterima Praja Yogyakarta mencapai Rp 33, 18 miliar dengan penggunaan 70 komisi atau Rp 23, 2 miliar untuk pelaku usaha hotel dan restoran, sedangkan 30 persen lainnya untuk digunakan sebagai kebutuhan sosialisasi atau peningkatan Program Cleanliness Health Safety dan Environment sustainability (CHSE) oleh pemerintah daerah.

Penyaluran dana hibah akan dikerjakan dua tahap yaitu 50 persen pada November dan 50 persen pada Desember.

Tengah itu Asisten Sekretaris Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan pemerintah wilayah (pemda) juga tengah menyiapkan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pencairan dana hibah tersebut.

“Di masa pandemi Covid-19, usaha pariwisata sangat terdampak termasuk di dalamnya hotel dan restoran. Harapannya, dana hibah ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha dalam mendukung kegiatan operasional di masa pandemi, ” tutupnya. [fik]