Penghentian Dana BOS bagi Sekolah dengan Murid Kurang sejak 60 Berlaku pada 2022

Lepas. com – Kemendikbudristek akan berangkat menghentikan penyaluran dana Sandaran Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah yang memiliki total siswa kurang dari 60 pada 2022 mendatang.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, penghentian tersebut dilakukan terhadap sekolah dengan tiga tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60.

“Pada tahun 2021 peraturan ini belum berdampak, semua sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah pengikut didik di bawah 60, masih menerima BOS. Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan seluruh daerah diberikan kesempatan 3 tahun untuk melakukan pembentukan, ” ungkap Pelaksana Suruhan (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto dalam bukti tulis dikutip Sabtu (4/9).

“Kemendikbudristek padahal mengkaji kesiapan penerapan kecendekiaan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa tetap menerima masukan dari bermacam-macam pihak, ” sambungnya.

Anang mengatakan, kebijakan penghentian untuk menyalurkan sokongan BOS ke sekolah yang mempunyai murid kurang dari 60 sudah ada sejak jauh-jauh hari.

“Pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Madrasah Reguler, Lampiran Bab III, Huruf A, angka dua, huruf k, diatur bahwa ‘Pemerintah Daerah dan umum penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penyatuan sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mempunyai peserta didik kurang lantaran 60 (enam puluh) pengikut didik dengan Sekolah cocok terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka Sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS Reguler’, ” jelas Anang.

Kebijakan ini serupa ada dalam Permendikbud Cetakan 8 Tahun 2020 dan kini di Permendikbud Bagian 6 Tahun 2021. Menurut nya itu konsisten dengan kecendekiaan sejak tahun 2019.

Anang menerangkan, sejak tahun 2020, Kemendikbudristek telah melakukan banyak penyesuaian strategis terkait tata laksana BOS. Pihaknya juga mengaku tetap terbuka untuk menerima saran dari pihak mana biar.

“Kemendikbudristek juga senantiasa terbuka menerima masukan agar penggunaan dana MAJIKAN semakin efektif, tepat bahan, dan akuntabel, ” perkataan Anang.

Sebelumnya kebijakan mengenai penghentian pembagian dana BOS bagi sekolah yang miliki murid invalid dari 60 ini dimaksudkan untuk efisiensi. Anang Ristanto menerangkan, efisiensi itu dikerjakan dengan mendorong penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya invalid dari 60.

“Karena jumlah peserta asuh yang rendah merupakan berjejak bahwa para orang tua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tersebut tidak bertemu harapan. Kondisi ini juga menimbulkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya termasuk dalam hal ini guru dan gaya kependidikan, ” ujar pada Liputan6. com, Jumat, 3 September 2021.

Dengan penggabungan sekolah, taat Anang tata usaha akan lebih efisien dan secara kadar akan dapat lebih ditingkatkan.

“Jika PEMBESAR terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tak sesuai harapan, maka hendak menyebabkan pemborosan anggaran negara. Kemendikbudristek perlu melakukan pembatasan untuk memastikan masyarakat tetap menerima layanan pendidikan yang berkualitas, ” tekannya.

Aturan itu ditentang Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Musababnya aturan tersebut dianggap telah mendiskriminasi sekolah-sekolah kecil dengan menghentikan penyaluran persediaan BOS pada sekolah dengan mempunyai murid kurang dibanding 60.

Perserikatan Organisasi Penyelenggara Pendidikan mendesak Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk menghapus Permendikbud Nomor enam Tahun 2021 tentang Isyarat Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya yang membuat preskripsi tersebut.

Selain dianggap diskriminatif, hadirnya peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Di mana konstitusi menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap kaum Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan buat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sebagaimana Permendikbud tersebut pertama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan ‘memiliki jumlah peserta didik paling kurang 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir’. Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan budak Indonesia dan melanggar titah konstitusi Negara, ” tulis aliansi dalam keterangan, Jumat (3/9).

Mereka meminta dalam merumuskan bervariasi peraturan dan kebijakan, Kemendikbudristek seharusnya memegang teguh instruksi dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan semesta tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, & ikut melaksanakan ketertiban negeri yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pasal 31 ayat (1) dan bagian (2) menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak memiliki pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya membiayai pelajaran seluruh peserta didik sebab ini merupakan hak konstitusional warga Negara, ” tulis rilis tersebut.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6. com [bal]