Penjelasan BPKH Jika Jemaah Haji Tidak Tarik Setoran Lunas

Merdeka. com – Calon jemaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang batal berangkat diperbolehkan untuk menarik setoran lunas BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Pertimbangan tersebut dilakukan terkait dampak ekonomi dengan timbul akibat pandemi Covid-19.

Menurut Anggota Badan Pengelola Bidang Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Acep R. Jayaprawira, ada dua opsi yang bisa dilakukan masyarakat, menarik setoran dasar atau tidak. Bagi yang mau menarik setoran lunas, maka mampu menghubungi agen perjalanan masing-masing.

Menurut Acep, calon himpunan haji memang hanya bisa mengakui setoran pelunasan agar tidak kematian haknya sebagai jemaah berangkat pada tahun depan. Setoran pelunasan besarnya bervariasi tergantung embarkasi masing-masing calon jemaah.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji) Tahun 1441 Hijriah ataupun 2020 masehi, maka setoran pelunasan besarnya sekitar Rp 6 juta untuk jemaah dari embarkasi Aceh dan Rp 13 Juta buat embarkasi Makassar .

Pengembalian akan dikerjakan paling lambat lima hari kerja setelah menerima surat permohonan pengembalian setoran BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dari Kemenag sesuai perkara 4 PBPKH Nomor 2 Tarikh 2020. Sedangkan bagi jemaah dengan tidak melakukan penarikan setoran pelunasan akan disimpan dan dikelola dengan terpisah oleh BPKH.

“Setoran pelunasan yang berkisar antara Rp 6 juta–Rp 13 juta tersebut akan mendapatkan nilai manfaat atau imbal hasil, besarnya cocok dengan tingkat imbal hasil investasi dan penempatan yang dilakukan BPKH. Hal ini sesuai dengan KMA Nomor 494 tahun 2020, ” kata Asep dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Setoran dasar akan diberikan melalui virtual account per masing-masing jemaah. Pembagian biji manfaat setoran lunas dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji tarikh 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

Seperti yang kita ketahui, BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji) mencapai Rp 70 juta per orang yang terbagi lantaran dua komponen, direct cost serta indirect cost.

Direct cost adalah biaya yang tepat dibayarkan oleh calon jemaah haji atau yang kerap disebut BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sebesar Rp 38 juta. Sedangkan indirect cost yang bersumber dari buatan pengembangan atau optimalisasi setoran introduksi, yang dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 disebut nilai kebaikan.

“Untuk BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) terdiri dari terdiri dari setoran awal sebesar Rp 25 juta yang dibayarkan calon jemaah haji untuk mendapatkan nomor porsi. Selanjutnya, calon perkumpulan haji akan membayarkan setoran pelunasan ketika nama calon jemaah resmi berangkat pada tahun tersebut. Sehingga total yang dibayarkan mencapai Rp 38 juta, ” tutup Acep. [gil]