Penulis DPRD DKI sebut Beberapa Anggota Tak Paham Teknis Pelaporan LHKPN

Merdeka. com awut-awutan Pengelola tugas Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta , Agustinus menyatakan akan mengingatkan langsung kepada anggota dewan yang lalai mengadukan laporan harta kekayaan pemangku negara (LHKPN). Hal ini sebagai tindak lanjut buatan peringkat sistem KPK terkait kepatuhan penyelenggara negara melapor harta kekayaan mereka.

“Rencana juga saya langsung samperin dewannya yang belum lakukan laporan, ” ucap Agustinus, Rabu (8/9).

Agustinus mengucapkan, sekretariat secara tertulis sudah mengirimkan surat pengingat pada para anggota dewan untuk mengisi laporan LHKPN. Tetapi, imbuhnya, lantaran kesibukan legislator sekaligus beberapa anggota tak paham teknis pelaporan LHKPN, maka laporan harta imbalan mereka tertunda.

Ia pun membantah, kesengajaan anggota dewan tidak kepatuhan laporan harta kekayaan itu melalui LHKPN.

“Kayanya karena lupa tidak karena tidak mau mengeluh. Mereka (para anggota dewan) mau lapor, ” tandasnya.

Pada webinar, Selasa (7/9), Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Balasan Nainggolan menyampaikan daerah secara kepatuhan LHKPN di kolong 75 persen.

Pertama, DPRD Provinsi Papua Barat 53 persen; ke-2, DPRD Provinsi Aceh 53 persen; ketiga, DPRD Kalimantan Barat 58 persen; serta keempat DPRD Sulawesi Pusat 60 persen.

“Nah ini yang kelima ini yang mengagetkan kita bahwa DPRD provinsi DKI baru 62 persen. Serta yang keenam relatif indah karena sudah 74 tip atau 75 persen lah kita sebut DPRD Daerah Papua, ” sebutnya.

Peraturan LHKPN diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Bagian 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bayaran Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Norma Pendaftaran, Pengumuman, dan Penyeliaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negeri.

“Penyelenggara negeri wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada masa:
A. Pengangkatan jadi penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
B. Berakhirnya masa posisi atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
C. Pengukuhan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
D. Masih menjabat. ”

LHKPN tetap disampaikan dalam jangka masa paling lambat tiga kamar, terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negeri. [ded]