PKS Sebut Ada Keanehan Pasal 5 dan 6 di UU Menjadikan Kerja

Merdeka. com – Golongan Keadilan Sosial ( PKS ) menyebut ada keganjilan terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kegiatan yang baru diteken Presiden Joko Widodo. Pasal 6 tidak sesuai dengan pasal 5.

Pasal 6 itu berbunyi; peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan mencari jalan
sebagaimana dimaksud dalam Kausa 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Namun, Pasal 5 yang dirujuk tidak memuat ayat (1) huruf a yang dimaksud. Dalam draf final berhalaman 1187 itu hanya bersuara; Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang patokan yang diatur dalam undang-undang terkait.

Ada perbedaan zaman dibandingkan dengan draf dengan kaca 905 yang dibawa ke kerap paripurna. Pada pasal 5 pada draf tersebut disebutkan ruang lingkup undang-undang, termasuk ayat (1) huruf a yang dirujuk pada kausa 6.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan kealpaan dalam UU Cipta Kerja tak hanya itu. Politikus PKS tersebut bilang semestinya sudah tidak ada perubahan lagi ketika undang-undang telah di tangan presiden.

“Tidak hanya itu sebenarnya penuh. PKS telah sandingkan naskah 812, 905, 1187, ini kan yang ditandatangani presiden naskah 1187 yang telah dilakukan perubahan oleh Setneg. Nah semestinya Setneg itu bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah meski hanya titik koma sekalipun, tetapi kan faktanya tak demikian, ” kata Bukhori era dihubungi, Selasa (3/10).

PKS membentuk tim pemeriksa UNDANG-UNDANG Cipta Kerja. Hasilnya belum bisa dipublikasikan karena sebelumnya masih menduduki UU tersebut dinomorkan Presiden Joko Widodo.

“Kita bakal berikan suatu fakta yang kita temukan sebagai pemblajaran politik kepada publik agar publik tahu kalau sesungguhnya proses pembuatan itu serupa itu tetapi faktanya terhadap UU yang sudah disahkan demikian, ” logat Bukhori.

Mengenai legislative review, PKS memandang bukan sepadan solusi untuk menyelesaikan masalah UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“PKS belum melirik itu sebagai sepadan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah UU Ciptaker karena UU Ciptaker ini bukan sekadar melegalkan yang salah atau meluruskan dengan salah tapi ada satu status yang sebenarnya publik harus tahu apakah situasi itu sesuai suruhan UUD atau tidak, itu umum harus tahu, ” kata Bukhori. [eko]