Sambangi MK, Perwakilan Buruh Menimbulkan Uji Materi UU Menjadikan Kerja Dikabulkan

Merdeka. com semrawut Cabang buruh dari Konfederasi Pelaku Serikat Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Segenap Indonesia (KSPSI) bertemu dengan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (1/5).

Adapun yang dibahas merupakan mengenai gugatan Undang-Undang Membangun Kerja atau Omnibus Law.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran turut mendampingi cabang buruh. Mereka sama-sama berlaku kaki dari kawasan Arca Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

“Saya Andi Gani bersama dengan Said Iqbal baru saja bertemu dengan lima pejabat institusi didampingi Kapolda Polda Metro Jaya Bang Fadil, ” kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Sabtu (1/5).

Andi Gani menerangkan, Agen Buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan vonis yang adil berkaitan secara gugatan UU Cipta Kerja.

“Putusan MK akan berakibat berisiko tumbuh kalau tidak berimbang serta tidak seadil-adilnya, akan mendapat penolakan besar dari jutaan buruh di seluruh Indonesia, ” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh mengingatkan MK untuk melakukan sidang secara baik. “Kami sangat tetap MK berpihak pada fakta, ” ucap dia.

Presiden KSPI, Said Iqbal menerangkan Undang-Undang Membentuk Kerja mendapatkan penolakan sejak Gubernur, Walikota dan Tumenggung hingga kalangan buruh.

“7 Gubernur menolak yakni Gubernur Jabar, Jakarta, Sumbar, dan hampir 50 Bupati dan Walikota menumpukan ini secara meluas komponen bangsa Indonesia dan pekerja ini menolak, ” ucap dia.

Iqbal menyampaikan, secara formil beberapa proses pembuatan Undang-Undang Membuat Kerja melanggar. Menurut catatannya, antara lain tidak membawabawa partisipasi publik, tidak ada perintah Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang lain untuk melakukan Omnibus law Ciptaker khususnya klaster ketenagakerjaan, dan secara materill beberapa peristiwa merugikan pekerja termasuk jurnalis.

“Oleh karena itu kami mengharapkan MK dengan seadil-adilnya bisa memutuskan uji materil yang dikerjakan KSPSI AGN dan KSPI dikabulkan seluruhnya yaitu mendrop klaster ketenagakerjaan di UU Ciptaker, ” tandas tempat.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6. com [bal]