Satgas Covid-19 Wanti-Wanti Pemerintah Kawasan Transparan Laporkan Kasus Meyakinkan

Mandiri. com – Satuan Tugas Pengerjaan Covid-19 meminta adanya transparansi data kasus Covid-19 dengan diberikan dari Satgas daerah ke Satgas pusat. Situasi ini bertujuan agar negeri pusat tidak salah pada menentukan zonasi.

Sebab, kata dia, kecermatan dalam penentuan zonasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat dalam membuat suatu kebijakan. Tempat tidak ingin ada daerah yang memanipulasi data urusan agar wilayahnya menjadi daerah hijau.

“Mohon transparansi sebesar-besarnya terhadap bahan aktual, termasuk angka peristiwa kesembuhan dan kematian pada daerahnya masing-masing, ” introduksi Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito saat konvensi pers yang disiarkan dalam YouTube BNPB Indonesia, Kamis (20/5).

Untuk itu, Wiku mendorong Satgas daerah untuk meningkatkan aktualisasi dan kualitas data dibanding posko-posko pencatatan dan pelaporan yang ada di setiap wilayah hingga wilayah RT. Jika kualitas data sudah ditingkatkan, dia mendorong pemantauan yang ketat dalam mewujudkan skenario pengendalian virus Corona ini.

“Mohon kepada posko desa serta kelurahan yang diamanahkan jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengkoordinir pelaksanaan skenario pengendalian melalui pemantauan zonasi RT, ” pesannya.

“Jika kualitas bukti untuk menentukan zonasi sudah baik, maka perlu adanya pengawasan yang ketat di dalam menjalankan skenario pengendalian, ” lanjutnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus, perlu adanya kerjasama antara semesta elemen masyarakat. Mulai daripada Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas aktivis agama, dan tokoh asosiasi lainnya.

“Kepada otoritas masyarakat dan elemen masyarakat di daerah per, saya ajak untuk meningkatkan literasi data kesehatan, ” katanya.

Dia kemudian mengimbau pemerintah wilayah setempat untuk lapor ke pemerintah pusat bila mengalami kendala dalam menangani kejadian Covid-19 di daerahnya. Resi memastikan, pemerintah akan positif daerah tersebut. Wiku pula mengimbau pemerintah daerah yang wilayahnya masih masuk zona merah untuk segera menjalankan penyebaran kasus ini secara baik agar wilayahnya berubah menjadi zona kuning apalagi hijau.

“Apabila ada kendala penanganan Covid-19, diminta melaporkan ke negeri pusat agar segera diberi bantuan, ” pesannya.

“Saya mohon buat kepala daerah segera memperbaiki penanganan Covid-19, ” pintanya.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mendapati tersedia kepala daerah yang tidak mengetahui angka kasus Covid-19. Hal tersebut terungkap masa Jokowi memberikan arahan pada Forkopimda se-Riau di Pekanbaru seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5).

“Ada saya datang ke daerah, tidak di Sumatera, hamba datang ke daerah beta tanya nggak tahu (angka kasus Covid-19). Kalau angka-angka saja tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, ” katanya kepada Forkopimda se-Riau di Pekanbaru seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5).

Jokowi meminta agar kepala kawasan di Riau khususnya dalam Forkopimda bisa mengetahui angka-angka kasus aktif hingga kematian di daerahnya. Termasuk sirih Jokowi para Pangdam dan Kapolda.

“Coba dilihat, angka-angka itu dicatat dan kalau saya tanya mestinya semua bupati, wali kota, gubernur itu terang posisi di tingkat kabupaten seperti apa, pak tumenggung berapa kesembuhan di sini, harus bisa jawab. Berapa kasus aktif, harus mampu jawab, ” ungkapnya. [rhm]