Sesi Gugatan UU Narkotika, Hakim MK Minta Pemohon Buktikan Ganja Mampu Buat Obat

Lepas. com – Pasal 6 ayat (1) tulisan a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan di antaranya oleh tiga orang ibu yang anaknya menderita cerebral palsy atau lumpuh otak.

Langkah mereka menggugat urusan tersebut dengan harapan anak mereka dapat menerima penanganan medis suntuk lewat penggunaan ganja yang mengakar dalam narkotika golongan I.

Kuasa Hukum penggugat, Erasmus menyampaikan, ada enam pemohon di uji materi pasal narkotika itu. Mereka adalah tiga orang ibu sebagai pemohon I, II, serta III, kemudian Rumah Cemara, ICJR, juga LBH Masyarakat.

Gugatan tersebut berangkat dari jalan pengobatan seorang ibu terhadap anaknya yang menderita lumpuh otak. Sesudah berbagai usaha, akhirnya si bani dibawa ke Australia dan melaksanakan terapi ganja.

“Ada perkembangan kesehatan yang signifikan sejak anak pemohon I karena terapi ganja di Australia, ” tutur Erasmus dalam sidang virtual, Rabu (16/12/2020).

Hanya sekadar, lanjut Erasmus, penggunaan ganja tak diperbolehkan di Indonesia. Sementara pengobatan harus terus dilakukan dan hasil positifnya sampai ke telinga dua ibu yang anaknya juga menjalani penyakit gangguan otak, juga epilepsi.

“Pemohon dua tak bisa membawa anaknya ke Australia karena keterbatasan biaya, ” jelasnya.

Sama halnya dengan pemohon tiga, obat-obatan dari BPJS juga kini tidak bisa diberikan karena terbatasi usia si anak. Ketiga ibu itu hanya bisa bergantung pada pengobatan terapi ganja yang diklaim telah meningkatkan kesehatan salah satu anak penderita lumpuh otak.

“Alasan tuntutan uji materi kita ada tiga, ” ujar Erasmus.

Tanggapan Hakim MK

Menanggapi uji wujud pasal tersebut, Ketua Majelis Ketua Suhartoyo, memberikan masukan kepada pengaruh hukum dan pemohon dalam sesi yang digelar secara virtual tersebut.

“Pemohon I, II, III, kalau mendalilkan bukti, barang apa yang bisa memberikan keyakinan terhadap mahkamah bahwa ada relevansinya antara narkotika Golongan I dengan hasil pengobatan anak-anak. Itu juga dengan bisa dipertanggungjawabkan, bukan eksperimen atau empirik. Badan apa yang bisa menyakinkan mahkamah bahwa ini berkorelasi narkotika Golongan I ini dengan ini, ” tutur Suhartoyo dalam sidang, Rabu (16/12).

Dalam berkas gugatan, lanjutnya, pemohon hanya menguraikan pengalaman pasien setelah menerima pengobatan menggunakan ganja dan dinilai sangat membantu progres kesehatan. Hakim Suhartoyo berharap ada argumentasi yang lebih dalam sehingga pihaknya bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan tersebut.

“Tetapi tarikan daripada norma itu kan pesannya kan jangan sampai ada ketergantungan. Nah, kekhawatiran norma yang tak boleh ada ketergantungan itu yang merupakan satu kesatuan dengan norma yang khusus untuk ilmu wawasan, tidak boleh untuk terapi akan tetapi yang kemudian satu kesatuan berdampak pada adanya ketergantungan, ” jelas dia.

Suhartoyo menyebut, hakim atau pun pemohon tidak memiliki kapasitas menentukan apakah penggunaan narkotika Golongan I dapat menanggalkan ketergantungan atau pun bisa asli pengobatan. Seyogyanya ada lembaga istimewa yang berwenang atas hasil itu.

“Nah itu sokong diyakinkan mahkamah melalui bukti ataupun uraian penjelasan yang bisa membuktikan kami, bahwa ini bukan dasar subjektifikasi atau empirik para pemohon yang telah mencoba itu, jadi berdampak bagus bagi anak-anaknya. Coba dipertimbangkan kembali bagaimana merepresentasikan tersebut dan meyakinkan mahkamah, bahwa ini bukan pendapat tapi betul-betul ada korelasi antara penggunaan narkotika Lapisan I dengan penyakit ini. Tersebut untuk menegaskan legal standingnya. Sokong dielaborasi kembali, ” jelas Suhartoyo.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6. com [lia]