Sistem Presidensial Punya Sejumlah Kekurangan, Ini Penjelasan Guru Luhur Unair

Merdeka. com – Dalam tilikan ilmu politik, sistem presidensial dinyatakan punya sejumlah cacat. Salah satunya potensi deadlock atau kebuntuan dalam hubungan antara legislatif dan manajer.

Demikian disampaikan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, dalam diskusi online bertajuk ‘Presidensial vs Parlementer’ yang digelar DPP PSI, Rabu 21 April 2021.

Ramlan menukil penelitian Juan Linz dan Arturo Valenzuela yang dibukukan dalam The Failure of Presidential Democracy (1994). Karya itu tersebut menyebut sejumlah kelemahan sistem presidensial.

Pertama, sistem presidensial bisa menyebabkan deadlock (kebuntuan) dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena indah anggota parlemen dan pemimpin sama-sama dipilih rakyat.

“Terjadi kebuntuan kurun presiden dengan parlemen, kalau tidak tersedia solusi demokratis. Kalau sistem parlementer ada solusinya: parlemen bisa memberi mosi tidak percaya kepada kabinet, atau perdana menteri membubarkan parlemen dan memproduksi Pemilu baru, ” cakap Ketua KPU periode 2004–2007 itu.

Kedua, imbuhnya, masa jabatan lestari presiden dalam sistem presidensial juga jadi sumber masalah. Pasalnya, belajar dari kemahiran Amerika Serikat, jika presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya maka yang akan mewakili adalah wakil presiden yang belum tentu kompeten, karena paket presiden dan pemangku presiden ditentukan oleh partai dan akan bekerja sesuai sampai masa jabatan habis.

Ada pun sistem presidensial, ucap Ramlan, ditengarai turut melahirkan ‘one man show’, karena pemimpin berperan sebagai kepala negeri dan kepala pemerintahan. Peristiwa itu merujuk pada kewenangan presiden yang relatif sendiri untuk membuat dan menunjukkan kebijakannya sendiri. Akibatnya, kebijaksanaan presiden sulit diprediksi.

“Eksekutif (presiden) dengan kuat dan stabil, sebab presiden berperan sebagai besar negara dan kepala pemerintahan sekaligus, sehingga menimbulkan kebingungan terjadinya personifikasi kekuasaan. Bahkan dikatakan, kekuasaan presiden mengarah tidak dapat diprediksi, ” terangnya.

Keempat, pemilihan presiden dalam bentuk presidensial cenderung menerapkan “winner takes all”. Distribusi adikara yang tidak merata tersebut menyisakan polarisasi dan ketegangan di tengah masyarakat.

“Karena yang menang dapat jabatan dan dengan kalah tidak mendapat apa-apa, maka tidak ada peluang akan terjadinya perubahan politik sehingga menyimpan ketegangan serta polarisasi, ” katanya.

Kelima, kelebihan bentuk parlementer dari sistem presidensial terletak pada akuntabilitas pengoperasian kebijakan publik yang lebih demokratis. Kelemahan presidensialisme dengan terakhir adalah, karena kabinet dibentuk dan bertanggung berat sepenuhnya kepada presiden, maka tidak ada menteri yang independen (terpisah) dari kepala.

Studi Juan Linz dan Arturo Valenzuela ini kemudian dikritisi para ilmuwan politik lain. Pertama, bentuk sistem presidensial tak homogen. Ada sejumlah variasi kelembagaan.

Di Indonesia, presidensialisme bukan fotokopi Amerika Serikat. Hal dengan sama terjadi di bentuk parlementer. Malaysia atau India bukan fotokopi yang dalam Inggris. Karena itu, sebutan Ramlan, presidensialisme dan parlementarisme tidak bisa dilihat dengan dikotomik.

“Selanjutnya, presidensialisme akan menghasilkan divided government jika, pertama, ada banyak partai, seperti dalam Indonesia. Kedua, pemilu legislatif dan eksekutif terpisah waktunya. Ketiga, lebih menggunakan pola pemilu proporsional ketimbang mayoritarianisme atau plurality, ” ungkapnya.

Fakta asing, secara statistik, kebuntuan tadbir hanya terjadi di sepertiga dari seluruh kasus tadbir presidensialisme. Pada kenyataannya, deadlock juga terjadi di sistem parlementer. Yaitu, ketika tidak ada parpol yang menjelma mayoritas di parlemen. Akibatnya, kabinet mudah diberi usul tidak percaya oleh dewan perwakilan rakyat. Pemerintahan buntu dan pemilu harus digelar lagi.

Hal lain, federasi juga terjadi di bentuk parlementar. Karena partai juga berkepentingan untuk mendapat keyakinan dari pemilih. Caranya merupakan dengan masuk kabinet, bukan menjadi oposisi.

“Di Indonesia, kebuntuan hubungan eksekutif – legislatif tidak pernah terjadi. Sejak Pemilu 1999, belum pernah ada satu RUU atau RAPBN yang ditolak DPR. Makin sekarang, sejak beberapa tahun terakhir, Baleg DPR & Menkum HAM di mula menyepakati agenda legislatif. Dengan agenda legislatif, kemungkinan membatalkan eksekutif tidak terjadi, ” kata Ramlan.

Ramlan juga merespons perkara soal perlu atau tidaknya pemberlakuan presidential threshold di Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, ambang batas pencalonan pemimpin masih perlu, namun tak boleh dipatok tinggi buat membuka ruang kompetisi dengan lebih terbuka.

“Harus ada presidential threshold, tapi saya bilang jangan setinggi itu agar calonnya tidak hanya dua, ” tutupnya.

Tengah itu, Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti menyilakan publik untuk memikirkan ulang sistem parlementer, termasuk menjadikan diskusi yang melibatkan para-para pakar.

PSI ingin mendorong percakapan politik menjadi lebih substantif dan sesuai kepentingan publik. Perhatian publik dalam hal ini adalah bagaimana pemerintahan berjalan efektif dan di bagian lain demokrasi terjaga.

“Kami beranggapan, sesudah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita cakap tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan kemantapan kebijakan dan politik jangka panjang, ” kata Dea. [fik]