Spesialis Pemilu Khawatir Amandemen UUD 1945 Buka Celah Kepala Dipilih MPR

Merdeka. com kepala Lembaga Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana melakukan amendemen UUD 1945. Tujuannya, untuk menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar pembangunan nasional jangka panjang.

Anggota Dewan Pembina Perludem Menjalani Anggraini menolak rencana MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945. Meskipun, tujuannya cuma menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menjalani khawatir, amandemen justru menjelma celah dan melebar pada wacana di luar PPHN. Seperti soal pemilihan presiden oleh MPR atau kepala 3 periode.

“Saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celah melebar pada artikel di luar PPHN, ” ujar Titi saat dihubungi, Kamis (20/9).

Menurut Titi, perlu tersedia sikap kehatian-hatian menjaga jalan yang betul-betul demokratis & berintegritas. Sebab, akan menjelma pertaruhan luar biasa untuk semua pihak. Khususnya sebab pihak-pihak yang terlibat di dalam proses amandemen tersebut.

Titi mengakui, cara amandemen konstitusi adalah metode politik yang sangat hidup diantara partai-partai dan senator di parlemen. Sehingga tidak bisa dipastikan pembahasannya tidak melebar selain dari pada persoalan pokok-pokok haluan negara.

Namun, berkaca pada dicabutnya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 karena kekhawatiran proses perubahannya hendak melebar. Maka, potensi melebarnya pembahasan merupakan sesuatu dengan sama sekali tidak bisa dipastikan tidak akan berlaku.

“Demikian juga halnya dengan amandemen konstitusi yang pasti akan bertandang dengan banyak kepentingan gerombolan yang ada baik dalam parlemen maupun nonparlemen, ” ujar Titi.

Titi menegaskan, jika amendemen itu disahkan, maka hendak mengancam demokrasi Indonesia. Oleh karena itu ia mengingatkan tanpa sampai amandemen malah memproduksi perjalanan demokrasi yang diperjuangkan susah payah sebagai bahan perjuangan reformasi lantas menikmati kemunduran.

“Akibat proses amandemen yang liar menyentuh hal-hal di asing persoalan yang ingin dijawab melalui amandemen tersebut, ” ujar Titi.

Titi menegaskan, saat tersebut banyak indeks global menuturkan kondisi demokrasi RI yang menurun. Oleh karena itu ia meminta jangan diperburuk dengan mendorong pemilihan presiden oleh MPR atau kepala 3 periode.

Banyak prioritas kerja lain yang mestinya bisa difokuskan oleh para politisi & pejabat publik. Seperti membentuk soliditas dan kondusivitas bernegara agar upaya mengatasi pandemi Covid-19.

“Jangan menambah kegaduhan politik secara hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang kontraproduktif bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia, ” ujar Titi. [rnd]