Staf Khusus Presiden Sebut Pemerintah Hormati Putusan PTUN Soal Blokir Internet Papua

Merdeka. com – Negeri menghormati putusan Pengadilan Negeri Manajemen (PTUN) Jakarta terkait perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua. Dalam amar putusannya dikatakan Pemimpin Joko Widodo dan Menteri Hubungan dan Informatika, Johnny G Plate, dihukum untuk membayar biaya kasus tersebut sebesar Rp457 Ribu.

“Pemerintah menghormati. Belum diputuskan apa langkah hukum selanjutnya daripada pihak Pemerintah, ” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, kepada merdeka. com, Rabu (3/6).

Dia menjelaskan, masih ada waktu 14 keadaan sebelum putusan tersebut berkekuatan asas tetap. Pemerintah masih belum memutuskan langkah apa yang akan diambil.

“Akan dibahas bertambah lanjut dengan jaksa pengacara negeri. Yang jelas masih ada masa 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan adat tetap, ” kata Dini.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, mengaku belum menerima putusan Mahkamah Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta terkait perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua. Tetapi pihaknya akan berdiskusi kembali di dalam Jaksa pengacara negara untuk memasang langkah hukum selanjutnya.

“Kami menghargai Keputusan Pengadilan, akan tetapi kami juga mencadangkan hak lembaga sebagai tergugat. Kami akan berbahasa dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, ” kata Johnny dalam pesan kecil, Rabu (3/4).

Dia enggan merinci langkah hukum apa yang akan dilakukan. Kemudian Johnny mengklaim hingga saat ini belum menemukan adanya dokumen tentang kesimpulan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran tersebut. Serta kata tempat tidak menemukan informasi adanya kerap di kementeriannya terkait hal itu.

“Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut, ” cakap Johnny.

Dia biar menjelaskan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah untuk kepentingan asosiasi. Salah satunya masyarakat Papua.

“Syukur jika kebijakan tersebut dapat bermanfaat juga bagi bangsa lain; namun bukan untuk keinginan segelintir orang atau kelompok yg belum tentu sejalan dengan kepentingan Bangsa dan Negara kita, ” ungkap Johnny.

Sebelumnya diketahui Majelis Hakim Pengadilan Kampung Tata laksana Jakarta menerima putusan gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Swasembada (AJI) yang diwakili oleh Abdul Manan dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang Diwakili oleh Damar Juniarto. Gugatan tersebut terkait perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua.

“Menyatakan bahwa eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima dalam pokok perkara, ” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan menggunakan video konferensi, Rabu (3/6). [lia]