Tertibkan Aset Negara, KPK Sejak 2020 Sudah Minta Pemerintah Kelola Taman Mini

Merdeka. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya telah memerosokkan pemerintah untuk mengelola langsung aset Taman Mini Nusantara Indah (TMII). KPK semenjak tahun 2020 mendorong Departemen Sekretariat Negara agar TMII dapat dimanfaatkan semaksimal jadi untuk kepentingan negara serta masyarakat.

“Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas penyerasian KPK telah mengoordinasikan serta memfasilitasi para pihak terpaut, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah buat kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara serta masyarakat luas, ” perkataan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding pada keterangannya, Kamis (8/4/2021).

KPK menyebut, TMII sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita sejak rata-rata tahun 1970-an berdasarkan Kesimpulan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977, dengan menyatakan bahwa TMII adalah hak milik Negara Republik Indonesia dan penguasaan beserta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di depan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri atas lahan desa dan seluruh bangunan dengan ada di atasnya.

Ipi mengatakan, KPK akan terus mendorong negeri untuk menertibkan aset-aset milik pemerintah yang dikelola oleh pihak ketiga.

“KPK menemukan banyaknya aset daerah atau negara yang dikuasai pihak ketiga dengan tidak sah dan menimbulkan terjadinya kerugian negara, ” kata Ipi.

Ipi mengatakan, hilangnya substansi negara disebabkan beberapa hal, di antaranya aset tidak memiliki dokumen legal, tak dikuasai secara fisik, atau dalam sengketa. Tata kelola aset yang baik mau menghindari potensi kerugian sebab aset yang berpindah lengah, diperjualbelikan atau dikuasai oleh pihak ketiga.

“Melalui fokus area intervensi manajemen aset, KPK memerosokkan untuk dilakukan penertiban, pemulihan dan optimalisasi pemanfaatan substansi untuk kepentingan negara, ” kata dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Cetakan 19 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Dengan adanya perpres itu, maka Keputusan Presiden Nomor 51/1977 dinyatakan berakhir yaitu pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh almarhumah istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.

“Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan Taman Kecil Indonesia Indah, Yayasan Jalan Kita wajib menyerahkan masukan pelaksanaan dan hasil tata TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, ” dalam pencetus 2 dikutip merdeka. com, Rabu (7/3/2021).

Sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMII secara pihak lain tanpa pengesahan tertulis dengan Kemensetneg. Tetapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian utang, konvensi sewa menyewa, penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat pinjaman.

“Dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen manajer TMII tanpa persetujuan Gajah Sekretariat Negara, ” di pasal 2 ayat 3 poin b.

Kemudian wajib berkoordinasi secara Kemensetneg dalam melakukan jalan pengakhiran dan transisi pengelolaan TMII. Kemudian dalam bab 3 dijelaskan Mensesneg membuat tim yang bertugas menyambut laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII, mempersiapkan, melakukan serah terima, mewakili Kemensetneg dalam berkoordinasi dengan yayasan tersebut.

“Kemensetneg dalam melakukan pengelolaan TMII dapat bekerja sama secara pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ” dalam pencetus 5.

Lalu karyawan tetap yang menyala pada pengelolaan TMII mampu dipekerjakan kembali jadi pekerja pada pengelolaan baru TMII. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut berlaku pada 31 Maret 2021.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [bal]